FTMM NEWS — Krisis gas 3 kg yang melanda Indonesia pada awal Februari 2025 menandakan kegagalan distribusi akibat kebijakan pemerintah yang memutus rantai pasok di tingkat pengecer menunjukkan kelemahan sistem koordinasi data secara nasional. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis akar masalah kelangkaan gas 3 kg menggunakan pendekatan rantai pasok dalam perspektif teknik industri. Sebagai fokus utama, integrasi data end-to-end menjadi sorotan untuk menciptakan distribusi energi yang stabil dan tepat sasaran.
Dampak Kelangkaan di Berbagai Daerah
Untuk memahami skala permasalahan, dampak kelangkaan telah terasa di berbagai daerah. Sebagai contoh, di Kabupaten Kolaka Utara, sembilan mobil pengangkut gas tidak sampai ke pangkalan. Dua agen mengalami kerusakan armada, sehingga warga tidak mendapatkan stok gas 3 kg. Akibatnya, harga gas 3 kg di tingkat konsumen melonjak hingga Rp50.000 per tabung. Harga ini jauh di atas HET resmi yang hanya Rp23.000. Sementara itu, Polres Lombok Tengah menemukan penyebab kelangkaan yang berbeda. Pertamina tidak lagi mengirim stok ke pangkalan sehingga permintaan yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan gas elpiji 3 kg. Dalam hal ini, SPPBE sebagai stasiun pengisian bulk memiliki peran krusial karena setiap gangguan di SPPBE atau agen berdampak langsung ke konsumen akhir.
Kelemahan Sistem Data yang Tidak Terbuka
Di balik temuan tersebut, masalah klasik distribusi gas 3 kg adalah lemahnya integrasi data. Pemerintah tidak memiliki sistem real-time untuk memantau stok di semua tingkatan. Digitalisasi pembelian dengan NIK masih dalam tahap awal penerapan. Selain itu, Ketidakseragaman sistem antardaerah di Indonesia menyebabkan kebijakan pusat gagal berjalan dengan baik di lapangan. Praktik percaloan justru muncul di tingkat pangkalan. Oknum memanfaatkan kelangkaan untuk mencari keuntungan pribadi. Tentunya, hal ini bertentangan dengan tujuan awal kebijakan, yaitu subsidi tepat sasaran dan harga terkendali.
Rekomendasi Perbaikan Sistem Rantai Pasok
Pertamina perlu mengembangkan platform digital terpusat yang menghubungkan SPPBE, agen, pangkalan, dan pengecer. Dengan cara ini, setiap transaksi tercatat secara real-time, sehingga sistem dapat mendeteksi potensi kelangkaan sebelum terjadi. Peringatan dini memungkinkan penambahan pasokan tepat waktu. Penelitian menunjukkan risiko proses sebagai prioritas utama mitigasi, karena risiko ini berkaitan dengan keandalan infrastruktur transportasi dan komunikasi. Di samping itu, pemerintah perlu membina pengecer gas 3 kg menjadi sub-pangkalan resmi dengan proses pendaftaran yang mudah dan tidak berbiaya mahal. Kesimpulannya, digitalisasi akan meminimalkan risiko proses secara signifikan. Dengan mengintegrasikan data secara matang, kita dapat mencegah krisis distribusi, sehingga menjamin stabilitas pasokan gas 3 kg untuk rakyat.
Daftar Pustaka
Nawawi, A. (2025a). Menata rantai distribusi barang subsidi elpiji yang lebih adil. ANTARA News Megapolitan. https://megapolitan.antaranews.com/berita/346794/menata-rantai-distribusi-barang-subsidi-elpiji-yang-lebih-adil
Nawawi, A. (2025b). Menata rantai distribusi elpiji lebih adil. ANTARA News Mataram. https://mataram.antaranews.com/amp/berita/419834/menata-rantai-distribusi-elpiji-lebih-adil
Permana, H. (2013). Analisa risiko distribusi rantai pasok gas elpiji 3kg (Studi kasus: PT. Pertamina Unit III Pemasaran Bandung) [Skripsi, Universitas Pasundan]. Repository UNPAS. http://repository.unpas.ac.id/3064/
Penulis: Naufal Fadliyan Rafly – Teknik Industri
Editor: Andri Hariyanto
